Kendari – Sosialisasi Pembinaan Komunikasi (Binkom) Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) Cegah Konflik Sosial kepada segenap komponen masyarakat di wilayah Provinsi Sultra diselenggarakan oleh Korem 143/HO bertempat di Aula Jenderal Soedirman, Selasa (12/10/2021)
Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Kasrem 143/HO Kolonel Inf Tri Rana Subekti, mewakili Danrem, didampingi Ketua Tim Sintel TNI Angkatan Darat Kolonel Inf Yudi Pranoto.
Hal ini disampaikan Penerangan Korem 143/HO dalam keterangan tertulisnya Selasa, 12 Oktober 2021.
“Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) guna mencegah dan meredam potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah Sultra dihadapkan dengan posisi kita sebagai salah satu wilayah yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat vertikal dan horisontal,” tegas Danrem.
Lanjut dikatakan dalam sambutan Danrem 143/HO Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan yang dibacakan oleh Kepala Staf Korem 143/HO Kolonel Tri Rana Subekti, Danrem mengatakan bahwa pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
“Untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat, maka masyarakat harus mempunyai rasa toleransi atau saling menghargai antar sesama dan harus saling menghormati. Hal itu akan membuat masyarakat hidup rukun dan damai,” kata Danrem.
Oleh karena itu TNI dan Polri tidak bisa berdiri sendiri, perlu sinergitas kelembagaan untuk mencegah konflik sosial dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pranata Adat, dan/atau Satuan tugas yang ada.
“Keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, di satu sisi merupakan kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidak terkendalian dinamika kehidupan politik” lanjutnya.
